Bagaimana Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38 ayat 1 uu no 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial menyebutkan bahwa komisi yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui dpr. Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang kedua kekuatan konstitusional ky didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara yaitu ma ky dan mk berada dalam struktur normatif yang sederajat.
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a komisi yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Dalam hal ini komisi yudisial bersama mahkamah agung dan mahkamah konstitusi menjalankan fungsi yudikatif dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Berdasarkan undang undang dasar pasal 24 tahun 1945 kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a komisi yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
Perubahan undang undang dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Pengertian kekuasaan kehakiman uu kekuasaan kehakiman fungsi tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menyelenggarakan suatu peradilan dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Kedudukan komisi yudisial ky awalnya ketentuan mengenai ky di dalam uud 1945 sebelum perubahan belumlah dikenal. Pasal 38 ayat 1 uu no 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial menyebutkan bahwa komisi yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui dpr.