Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Brainly. Dengan demikian sejak tahun 2010 indonesia sudah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi serta otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia sesuai uu no 22 tahun 1999 jo.
Dengan demikian sejak tahun 2010 indonesia sudah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi serta otonomi daerah. Pasal 18 uud pada ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas provinsi kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan badan atau lembaga lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.
Dengan demikian dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan badan atau lembaga lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.
Baiklah berikut maolioka barbagi. Pasal 18 uud pada ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas provinsi kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Baiklah berikut maolioka barbagi. Dengan demikian dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan badan atau lembaga lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.