Mengapa Hakim Federal Amerika Serikat Justru Menerima Dan Memberikan Putusan Yudisial Review Tanpa Ada Dasar Hukum Dalam Konstitusi Dan Bagaimana Kedudukan Putusan Perkara Tersebut Dalam Sistem Hukum Dimaksud. Hal itu disebabkan uud telah memberikan hak prerogatif kepada presiden. Apa yang dimaksud dengan judicial review hak uji materil judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.
Memahami judicial review dalam sistem hukum indonesia. Hal ini terlihat dari ketentuan ketentuan yang melindungi hak hak sipil individu dalam sepuluh amandemen sejak 1791 yang disebut bill of right. Mengapa hakim federal amerika serikat justru menerima dan memberikan putusan yudisial review tanpa ada dasar hukum dalam konstitusi dan bagaimana kedudukan putusan perkara tersebut dalam sistem hukum dimaksud.
Banyak di antara putusan putusan mahkamah konstitusi itu yang menggerakkan perubahan lebih lanjut dalam konsep konsep hukum dan pembangunan berdasarkan uud 1945 banyak pula yang menimbulkan masalah masalah yang masih harus diatasi dengan seksama sebagai bagian dari upaya bangsa kita untuk benar benar mewujudkan pancasila dan menegakkan uud.
Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum di antaranya adalah 1 pengubahan serta penetapan peraturan perundang undangan yang sesuai dengan aspirasi keperluan dan perkembangan dalam masyarakat tidak diskriminasi serta mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender. Konstitusi republik indonesia serikat atau lebih dikenal dengan atau konstitusi ris adalah konstitusi yang berlaku di republik indonesia serikat sejak tanggal 27 desember 1949 yakni tanggal diakuinya kedaulatan indonesia dalam bentuk ris hingga diubahnya kembali bentuk negara federal ris menjadi negara kesatuan ri pada tanggal 17 agustus 1950. Apa yang dimaksud dengan judicial review hak uji materil judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum di antaranya adalah 1 pengubahan serta penetapan peraturan perundang undangan yang sesuai dengan aspirasi keperluan dan perkembangan dalam masyarakat tidak diskriminasi serta mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.