Sruktur Kekuasaan Kehakiman Dalam Organisasi Kekuasaan Negara Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud Tahun 1945. Berdirinya sebuah negara dalam perkembangannya sebuah uud bisa diubah bahkan bisa diganti dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan indonesia uud kita sudah berganti tiga kali dan uud 1945 sudah empat kali mengalami perubahan amandemen perubahan uud 1945 berdampak pada terjadinya perubahan pada struktur ketatanegaraan indonesia. Sebelum adanya amandemen uud 1945 presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh mpr dan bertanggung jawab kepada mpr.
Kekuasaan kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Pengertian kekuasaan kehakiman uu kekuasaan kehakiman fungsi tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menyelenggarakan suatu peradilan dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Sebagai seorang kepala negara menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 presiden mempunyai wewenang sebagai berikut.
Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan uud 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002 sistem pemerintahan indonesia masih mendasarkan pada uud 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara pasal 10 uud 1945. Kekuasaan kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman. Sekarang ini sistem pemerintahan di indonesia masih dalam masa transisi.